Tugas Sejarah Minat

Tugas 1

Soal:
1. Mengapa pertempuran Surabaya dianggap sebagai pertempuran terbesar pasca proklamasi kemerdekaan?
2. Jelaskan dampak dari agresi militer Belanda 1 terhadap perjuangan diplomasi Indonesia.
3. Menurut anda, bagaimana keterkaitan antara perjuangan fisik dan diplomasi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan? Jelaskan.

Jawaban:
1. Pertempuran surabaya 10 November 1945 adalah pertemuan pasca proklamasi dimana pasukan sekutu dengan bendera AFNEI yang dipimpin oleh A.W.S. Mallaby membalas dendam kepada tentara Indonesia atas kematian A.W.S. Mallaby tanggal 30 Oktober 1945 oleh pemuda yang menuntut untuk A.W.S. Mallaby menyerah di Gedung Internatio di Jembatan Merah.

2. •Republik Indonesia berhasil memperoleh simpati dari masyarakat luar negeri atau internasional.

•Beberapa negara arab mengakui kemerdekaan RI secara de jure.

•Negara arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir.

•Delegasi ini dikirim ke negara-negara Islam di Timur Tengah.

•Pengakuan Mesir dan negara Arab lainnya sangat membantu Indonesia untuk memperkuat posisi dalam perjanjian Internasional.

3. Perjuangan diplomasi dan perjuangan fisik merupakan cara perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI terbukti sangat efektif dan saling mengisi. Strategi mengusir militer penjajah dari wilayah Indonesia dan diplomasi mengusir dengan negosiasi diatas meja.

Tugas 2

Soal:
Perjuangan diplomasi Indonesia dilakukan untuk mendukung perjuangan fisik dan memperoleh dukungan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Buatlah infografik terkait perjuangan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Infografik tersebut harus mencakup nama nama perwakilan negara, isi perjanjian, dan dampaknya bagi bangsa Indonesia.

Jawaban:

1.Perjuangan diplomasi dilakukan untuk mendukung perjuangan fisik dan memperoleh dukungan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Buatlah infografik terkait perjuangan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Infografik tersebut harus mencakup nama-nama perwakilan negara, isi perjanjian,dan dampaknya bagi bangsa-bangsa.

1947, Maret
Indonesia kedaulatan RI hanya sebatas Jawa, Sumatra, dan Madura. Pemerintah Mesir yang diwakili oleh Abdul Mounem menyampaikan pengakuan resminya terhadap kemerdekaan Indonesia.

1947, Oktober
Kedatangan Komisi Tiga Negara (Committee of Good Offices) ke Indonesia, mengemban mandat Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi sengketa Indonesia - Belanda. Para anggota Komisi adalah Hakim Richard C. Kirby (Australia), mantan Perdana Menteri Paul van Zeeland (Belgia), dan Rektor University of North Carolina Dr. Frank B. Graham (AS).

1948, Januari
Perjanjian gencatan senjata Indonesia-Belanda ditandatangani di atas kapal USS Renville. Mewakili pihak Indonesia adalah Perdana Menteri Amir Sjarifuddin. Perjanjian Renville merupakan hasil kerja Komisi Tiga Negara (KTN).

1949, Januari
Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Belanda dan Indonesia segera menghentikan segala aktifitas militer. Belanda diminta DK PBB untuk segera melepaskan semua tahanan politik yang ditahan sejak awal Agresi Militer II.

Untuk membantu Indonesia yang sedang diserang Belanda, India dengan dukungan Birma menyelenggarakan Konferensi Asia mengenai Indonesia di New Delhi. Konferensi dipimpin langsung oleh PM India Jawaharlal Nehru. Semua delegasi yang hadir saat itu, mulai dari negara-negara Asia hingga  Australia dan Selandia Baru dari Pasifik, mengutuk Agresi Militer II Belanda.

Pemerintah Birma (kini Myanmar) memberikan dukungan bagi perjuangan Indonesia melawan Belanda dengan mengizinkan pesawat "Indonesian Airways" Dakota RI-001 Seulawah untuk beroperasi di Birma. Pesawat Seulawah adalah hadiah dari rakyat Aceh kepada Presiden Soekarno. Selain itu, Birma juga memberikan bantuan peralatan radio yang memungkinkan Indonesia membangun jaringan komunikasi radio antara pusat pemerintahan RI di Jawa - PDRI di Sumatera - Perwakilan RI di Rangoon - Perutusan RI untuk PBB di New York.

1949, Juli
Konferensi Inter-Indonesia diselenggarakan diantara "negara-negara federal" di Hindia Belanda, seperti: Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar. Dalam Konferensi tersebut, negara-negara tersebut mendukung penyerahan tanpa syarat kedaulatan mereka kepada Republik Indonesia.

1949, Desember 

Persetujuan Meja Bundar ditandatangani di Den Haag, mengakhiri konflik diantara Indonesia dan Belanda.

Pada hari yang sama (27 Desember 1949), Wakil Kerajaan Belanda menyerahkan kekuasaan formal kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) di Jakarta, yang diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Penjabat Perdana Menteri RIS.

Presiden RIS Soekarno kemudian membentuk kabinet pertamanya. Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri RIS adalah Mohammad Hatta.

Amerika Serikat (AS) menjadi negara pertama yang membuka perwakilan diplomatik di Jakarta setelah penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS, hanya tiga hari setelah Konperensi Meja Bundar di Den Haag. Merle Cochran menjadi Duta Besar pertama AS untuk Indonesia. Langkah AS itu kemudian segera disusul oleh Inggris, Belanda, dan China.